peraturan bupati tentang perangkat desa. keputusan BPD mengenai persetujuan. peraturan bupati tentang perangkat desa

2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39); M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 22. Semoga dengan dikumpulkanya beberapa peraturan tentang desa diatas, bisa menambah dan memperkaya referensi kita didalam mengembangkan desa kedepannya. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, maju dan sejahtera,. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Pemerintah Desa berjalan tertib, teratur dan disiplin, perlu mengatur jam kerja kantor desa dan cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati No. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah. Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : 1. KETENTUAN PERALIHAN 10. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Dalam hal terdapat jabatan perangkat desa yang kosong dan belum dilaksanakan pengisian perangkat desa, maka Kepala Desa menunjuk dan menetapkan seorang Pelaksana Tugas sampai dengan diangkatnya perangkat desa definitif. PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG, Menimbang : a. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2016. 28. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. ABSTRAK: bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam proses pengangkatan Perangkat Desa, maka ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 20 18 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturah Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun. Subjek. TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Ketentuan angka 5, angka 21, dan angka 22 Pasal 1 dihapus,d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung; Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016. Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. pelantikan dan pemberhentian kepala desa : 6: 2015: berlaku: 8: 26: peraturan bupati nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah kabupaten bengkayang : 5: 2015: berlaku: 8: 27:menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa; Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020. Peraturan Perundang-undangan. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik; Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020; SOP Pengaduan Masyarakat (LARAS. tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BOGOR. Pasal 19 Pejabat Penyelenggara SPM Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru f a, maka pengaturan tentang perangkat desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati . ABSTRAK:. Bidang. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021, Penggunaan Dana Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati mengenai Pedoman Teknis Penggunaan Dana. Mengingat : 1. BUPATI CIREBON, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75, Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan. Sadan. TAHUN 2015. 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan. desa - tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pada saat Perda ini berlaku, Peraturan Daerah Kab. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. bahwa Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dalam rangka. menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan. Badan. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jam Kerja Kantor Desa dan Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa. UU ini mengatur mengenai perangkat desa (sekretaris desa dan perangkat desa lainnya), baik dalam sistem rekrutmen, pemberian tunjangan, penghargaan. Permusyawatan Desa. 16. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Kesehatan, Hak Pejabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa, Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Direhabilitasi, Pengawasan dan Ketentuan Penutup. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan. Login. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN. Halaman ini telah diakses 659 kali. (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; mengatur penghasilan kepala desa, perangkat desa dan tunjangan badan permusyawaratan desa yang memuat jenis penghasilan, besaran, kriteria penerima, sumber anggaran dan cara pembayaran. Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme pengangkatan, penetapan dan pelantikan perangkat desa, unsur staf perangkat desa, biaya pengangkatan perangkat desa, tim fasilitasi, ketentuan peralihan. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam. Pasal 18 ayat (6) Undang. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut Permendagri No 83 Tahun 2015 9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa; b. 3. perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. Konten tersebut mengulas tentang #Tupoksi Perangkat Desa - Kumpulan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa 2022 terbaru dan lengkap. com. 11 Tahun 2019, perlu adanya pengaturan tentang Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan. Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri D); 18. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan. penghasilan tetap; b. 34 Tahun 2023. Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo. . BAB I KETENTUAN. 27 Kali Peraturan BUpati Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang. tunjangan; dan d. FILE-FILE PERATURAN. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4. ABSTRAK: a. TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA. Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 11. 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39); M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DESA. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Permendagri SOTK Desa menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak Permendagri 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa diundangkan pada 5 Januari 2016. Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang perangkat desa. Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022. Peraturan Bupati Probolinggo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Probolinggo. Undang–Undang Nomor 14. Tahun. merencanakan besaran biaya proses pengisian Perangkat Desa; Munawar Haris (Sekretaris Desa) MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KPM BLT DANA DESA. Definisi SOTK Pemdes. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan. U. id Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kabupaten Semarang Gedung A Lt. Pemberhentian adalah serangkaian proses untuk memberhentikan perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan peraturanmenetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Mulai dari Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kepala Dusun. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Undang . Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75, Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan. menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Dinamis; Mengingat : 1. Paragraf 2 . 15. Peraturan Bupati (PERBUP) Bogor No. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita. 2. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 13 Tahun 1950; UU No. PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOYOLALI, Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (7) dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2022 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. 2. Pasal 3 (1) Perangkat Desa. berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau unsur masyarakat yang ditunjuk melalui rapat BPD bersama Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. 2021. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 201 8 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 201 8 Nomor 1 7 Seri D ); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEN GELOLAAN KEUANGAN DESA . Pemerintah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. 9. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 54. Nomor. Nomor Peraturan. Judul. 121 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik. penerimaan lain. 19 Tahun 2019 tentang cuti kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lombok Tengah : Perbup: 852: 330: Detail: 48:. Ketentuan Pelaksanaan: (1) Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. Tahun Peraturan. 2021. Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran. 2. Ditetapkan di Pandeglang Pada tanggal 28 November 2016. Un d an g –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangBanyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa pasal 21 huruf m dan pasal 25, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pasal 14, dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022. Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara BUPATI JEPARA , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI PETINGGI DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN JEPARA BUPATI JEPARA. 11. go. Download. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati. 10. Peraturan Bupati Lombok Tengah No. PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANI ASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DE A. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2l ayat (U Peraturan Bupati Brebes Nomor O24 Tahun 2C16 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian '& Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nornor L6 Talmn 2O2O tentang Peruba. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. TENTANG . 3 2. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Brebes; Mengingat : 1. T. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Peraturan Daerah. (024) 6921992, Email: jdihungaran@gmail. Tipe Dokumen. PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TERKAIT DESA TAHUN 2022. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. c. ABSTRAK: bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020. Tipe Dokumen. 1. ) Penghasilan Kepala Desa, dan Perangkat Desa terdiri dari: a. Peraturan Perundang-undangan. ABSTRAK: bahwa penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. b. Kerinci No. a. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa di kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perangkat Desa; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. Tematik. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 104 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011. Peraturan Daerah Kabupaten. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa. Perbup Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016 Ttg Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sbgmn Tlh Diubah Dgn Peraturan Daerah No 8 Tahun 2018.